SEPARUH NAFAS PDAM KOLAKA

Saya sudah bicara dengan petugas yang paling teknis di PDAM, namanya Pak Arif beliau yang jalankan mesin pompa air atau kerennya disebut bagian distribusi air.
Saya melontarkan beberapa pertanyaan dan juga beberapa kecurigaan masyarakat terkait air yg tidak mengalir, dan beliau pun menjawab dengan nada yg sedih. “Pak disini kami sedang kewalahan, kami tidak bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kolaka karena Kondisi PDAM saat ini sangat memprihatinkan hanya ada 1 pompa yang berfungsi dengan kemampuan supply 60 liter per detik. Total pompa yang dimiliki PDAM Kolaka 4 unit, sebanyak 2 unit kapasitas 150 liter per detik dan 2 unit kapasitas 60 liter per detik. Dan saat ini 3 pompa mengalami rusak parah, tolong bantu kami dengan pompa baru”.
Jadi PDAM Kolaka berharap ada bantuan pengadaan pompa air baru sebagai solusi jangka pendek hingga beroperasinya pembangunan intake dan jaringan distribusi baru yang akan dikerjakan mulai tahun ini (2017) dan diharapkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2019. Proyek tersebut menelan anggaran sekitar 95 Miliar.
Karena tahun 2019 masih lama, saya ingin mengajak teman-teman dari media penyiaran seperti Bung Hasan Taruna dari Anaway TV dan juga dari pers untuk melihat lebih dekat suka-duka PDAM saat ini, dan bagaimana proses pengolahan sampai distribusi air di PDAM Kolaka dan videonya mau saya bawa ke Jakarta barangkali bisa dapat bantuan pompa baru dari dana CSR dari perusahaan BUMN.
Kenapa bukan APBD? Jika segala persoalan di masyarakat harus bertumpu melalui intervensi APBD sebagai jalan penyelesaiannya maka itu butuh waktu lama, karena ada mekanisme dalam penganggaran. Apalagi terkait PDAM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ada mekanisme panjang jika Pemda akan menyuntik modal. Pemda terlebih dahulu merevisi Perda penyertaan modal ke PDAM sebelum memasukkannya dalam APBD, itu akan memakan waktu pembahasan yang cukup lama karena pembahasan program legislasi daerah telah berlalu dan sekarang sudah dalam proses pembahasan dan konsultasi tanpa mengikutkan perda revisi penyertaan modal Pemda ke PDAM. Hal ini berbeda dengan penganggaran pada sarana transportasi seperti jalan dan fasilitas umum, dapat segera dianggarkan paling lambat dalam APBD-P, itu pun kalau terdapat kenaikan pendapatan dan atau masih tersedia anggaran yang belum terserap maka dapat dilakukan pergeseran.
Kolaka krisis air bukan karena kemarau, air di sungai melimpah tapi hal ini disebabkan kesalahan manajemen sehingga perusahaan tersebut tidak mengantisipasi atau bahkan terkesan tidak memiliki rencana yang baik tentang pelayanan kepada pelanggan. Kami telah mengidentifikasi persoalan air bersih yang dikelola oleh PDAM menjadi dua bagian permasalahan, yaitu; masalah pada pelanggan dan masalah pada internal manajemen, namun saya tidak akan mengulas lebih dalam masalah internal PDAM pada artikel ini.
Adapun masalah pada pelanggan adalah sebagai berikut; Pertama, PDAM tidak memiliki dana cadangan untuk pemeliharaan dan atau pengadaan pompa baru sehingga pada saat terjadi kerusakan mesin manajemen langsung tidak berdaya dan hanya terus berupaya memperbaiki mesin-mesin yang sudah berusia lebih 10 tahun. Sehingga setiap kali diperbaiki, hanya mampu bertahan beberapa minggu saja. Begitu pula dengan biaya operasional untuk meningkatkan kualitas air, kejernihan dan kesehatannya belum memenuhi standar. Kedua, dengan mengoperasikan hanya 1 (satu) pompa saja maka air dialirkan secara bergiliran, namun disini juga terdapat masalah, yaitu PDAM tidak memiliki pemetaan akurat tentang kebutuhan kubikasi air per spot. Sehingga ada yang merasa sudah cukup dengan air mengalir per 2 hari, dan banyak spot yang tidak pernah lagi dialiri selama berminggu-minggu bahkan ada yang mengaku sudah 4 tahun tidak mendapatkan air PDAM. Ketiga, jaringan pipa-pipa di dalam kota sudah banyak yang penyok akibat pelebaran jalan dan parkir mobil-mobil truk di bahu jalan, sehingga air yang masuk ke rumah-rumah konsumen berubah menjadi lumpur, dan hingga saat ini tidak ada penanganan serius karena laporan dari warga belum didata secara massive.
Kita perlu wujudkan PDAM yang akuntabel hingga mampu berkontribusi terhadap pemerintah daerah dan kami juga berharap agar PDAM memiliki dedikasi yang tinggi agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, tidak seadanya seperti saat ini.
-end-