Menimbang Utang Negara

Beberapa waktu lalu saya melihat ada foto emak-emak di sosial media ramai diperbincangkan. Mereka sedang berdemontrasi sambil memegang karton bertuliskan “Kami tidak makan infrastruktur”. Jelas sindirian ini ditujukan kepada pemerintah yang telah mengambil utang untuk membangun infrastruktur.

Menjelang pemilu 2019 utang negara menjadi salah satu topik pembicaraan yang hangat diperbincangkan dari tingkat elit hingga masyarakat akar rumput. Pendapat masyarakat pun terbelah menjadi pro dan kontra. Tergantung dari sudut pandang dan afiliasi dukungannya.

**

Pemerintah telah menjelaskan mengenai utang negara, baik jumlah dan pemanfaatannya namun tetap saja utang dari sudut pandang pendukung oposisi dilihat sebagai masalah yang menakutkan. Bahkan sampai muncul ramalan Indonesia akan bubar. Sehingga rasanya perlu juga menambahkan sedikit catatan tentang utang dari tinjauan sejarah.

Dimulai dari era presiden pertama RI. Ir. Soekarno. Negara kita telah mengambil utang sebesar 6,3 Miliar USD. Lalu utang itu terus bertambah hingga pemerintahan saat ini Ir. Joko Widodo.

Sebab-sebab timbulnya utang tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa kita yang lahir dengan modal tekad dan semangat. Sebagai negara yang baru merdeka di tahun 1945, negara kita saat itu tidak dapat mencukupi pembiayaan fiscal, kemampuan rakyat Indonesia juga sangat minim dalam berkontribusi melalui pajak. Sektor-sektor ekonomi belum tergarap dengan baik.

Kecukupan fiskal mutlak diperlukan untuk menjamin terlaksananya roda pemerintahan dan pembangunan. Bila pembiayaan fiscal tidak tercukupi maka akan berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan nasional. Ringkasnya, pendapatan negara tidak cukup untuk membiayai belanja negara.

**

Apa yang harus dilakukan pemerintah agar dapat keluar dari kemelut kekurangan fiskal? Pertama; intensifikasi pendapatan negara. Kedua; mendorong peningkatan produksi diberbagai sector dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Ekonomi hanya bisa tumbuh dengan syarat; ada modal, ada sumber daya yang bisa diolah, dan ada manusia. Sumber daya dan manusia Indonesia cukup melimpah, namun kita tidak memiliki cukup modal untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur ini sangat diperlukan dan akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini.

Sebagai ilustrasi; kita punya lahan yang subur dan cukup luas, curah hujan memadai sehingga sawah dapat berproduksi. Pertanyaannya apakah produksi beras sekali dalam setahun mencukupi kebutuhan domestik kita? Jika tidak, maka solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan adalah impor.

Masuknya beras dari luar negeri (impor) selain telah menyelesaikan masalah maka juga menyisakan masalah. Problem kedua muncul, yaitu; usaha pertanian rakyat terancam. Biaya produksi yang tinggi akan dibeli dengan harga yang relative murah karena harus menyesuaikan harga beras impor yang harganya lebih murah dan telah membanjiri pasar. Jika tadinya yang terjadi over demand dimana permintaan terhadap beras tinggi karena langka maka sekejap berubah menjadi over supply berkat impor.

Lalu kita berpikir lagi untuk memecahkan problem kedua, yaitu; bagaimana agar produksi beras dalam negeri mencukupi sehingga tidak perlu lagi melakukan impor sekaligus dapat meningkatkan harga gabah sehingga petani bisa lebih sejahtera. Solusinya adalah meningkatkan produksi dengan cara merubah system pertanian dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi, dengan demikian maka produksi akan meningkat dari sekali panen menjadi dua kali panen dalam setahun. Saya mengibaratkan infrastrukur itu seperti busur yang mampu melesatkan anak panah. Sesuatu lebih berdaya guna saat ditunjang dengan infrastruktur.

**

Merubah system produksi tentu memerlukan modal untuk membangun waduk, jaringan irigasi dan lainnya. Modalnya dari mana? Akhirnya, kita dihadapkan pada dua pilihan; apakah kita akan mengumpulkan modal dengan cara menabung selama puluhan tahun setelah terkumpul baru kita bangun infrastruktur pertanian? Atau kita pinjam modal (utang), kita bangun saat ini juga dan utang itu  akan kita angsur dan lunas dimasa mendatang. Yang mana lebih cepat dirasakan manfaatnya?

Itu baru sector pertanian, bagaimana dengan sector-sector ekonomi lainnya, seperti: pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, listrik, gas, air bersih, kontruksi, keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Apakah pemerintah akan menutup mata, tidak memberikan dukungan?

Tentu harus diberikan dukungan agar setiap sektor-sektor eknomi dapat berkontribusi terhadap total PDB (produk domestik bruto). Peningkatan PDB akan diikuti dengan kenaikan pendapatan negara, artinya negara di masa mendatang akan memiliki banyak uang. Dengan demikian kita memiliki kemampuan dalam melakukan pembiayaan fiskal dalam rangka mencapai tujuan nasional, yaitu; (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apakah emak-emak keliru jika menuntut harga-harga barang terjangkau? Tentu tidak, namun harus objektif. Saya akan jelaskan lebih lanjut pada “Manfaat Utang Negara (Part 2)”.

Bersambung…